cover
Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Narkoti…
Suhardi Sitepu

Kewenangan mengadili anggota militer pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan ketentuan dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI belum berjalan sebagai…

Edisi
-
NIM
2014022038
Deskripsi Fisik
iv, 173 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
680 SUH p

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Pengarang : Suhardi Sitepu
Permintaan membutuhkan 0.03363 detik untuk selesai
Saran
image
Akibat Hukum Atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitan Dengan Wewenang Lembaga Praperadilan (Studi Kasus Perkara Praperadilan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel.)
Charles Aji Setyadhi
image
Wanprestasi Dalam Perjanjian Polis Asuransi PT. Asuransi Himalaya Pelindung (Studi Kasus Putusan Nomor 519/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tmr)
Jessica Kusuma Dharma
image
Kewenangan Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.)
Defa Caesaria Yolanda
image
Kedudukan Ahli Waris Terhadap Gugatan Perdata Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.Dpk.)
Evi Mongan
image
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Pornografi yang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 1869/Pid/B/2009/PN.Bks)
Angga Hari Cahyono