cover
Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Narkoti…
Suhardi Sitepu

Kewenangan mengadili anggota militer pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan ketentuan dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI belum berjalan sebagai…

Edisi
-
NIM
2014022038
Deskripsi Fisik
iv, 173 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
680 SUH p

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Pengarang : Suhardi Sitepu
Permintaan membutuhkan 0.10312 detik untuk selesai
Saran
image
Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 47/Pid/2012/PT.Dki)
Nurul Fathyah
image
Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Orang Tuanya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Putusan No. 1185/Pdt.G/2006/Pjas)
Marrizza Putri Susanty
image
Tindak Pidana Karena Kelalaian yang Menyebabkan Matinya Orang Lain Ditinjau dari Pasal 359 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 1561/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim.)
Cornelius Harianja
image
Kewenangan KPK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Terhadap Pelaku Suap Mulyana W. Kusuma (Analisis Kasus Putusan Tipikor Nomor 03/Pid.B/TPK/2005/PN.Jkt.Pst)
Rosdiyati
image
Vonis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Narkotika Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010
Feraldy Harahap