Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
Beranda
Informasi
Berita
Bantuan
Pustakawan
Area Anggota
Pilih Bahasa :
Bahasa Arab
Bahasa Bengal
Bahasa Brazil Portugis
Bahasa Inggris
Bahasa Spanyol
Bahasa Jerman
Bahasa Indonesia
Bahasa Jepang
Bahasa Melayu
Bahasa Persia
Bahasa Rusia
Bahasa Thailand
Bahasa Turki
Bahasa Urdu
Pencarian berdasarkan :
SEMUA
Pengarang
Pembimbing
NIM
ATAU COBA
Pencarian Spesifik
Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}
Analisis Yuridis Penerapan Dakwaan Kumulatif Pada Tindak Pidana Pembunuhan Be…
Rudiman
Edisi
-
NIM
2017021031
Deskripsi Fisik
x, 141 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
972 RUD a
Edisi
-
NIM
2017021031
Deskripsi Fisik
x, 141 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
972 RUD a
Ketersediaan
1
Tambahkan ke dalam keranjang
Tampilkan Detail
Sitasi
Hasil Pencarian
Ditemukan
1
dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Pengarang :
Rudiman
Permintaan membutuhkan
0.08192
detik untuk selesai
XML Result
JSON Result
Saran
Kewenangan Penyidikan dan Penahanan Oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Perkara Kepabeanan (Studi Kasus Dalam Perkara Pidana No. 1122/Pid.B/2011/PN.Jkt.Utr)
Iwan Kurniawan
Fungsi Kejaksaan RI Dalam Memeriksa Perkara-Perkara Pidana Setelah Era Reformasi (Studi Kasus Jaksa "Cyrus Sinaga")
Ramadhoni
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.)
Mira Astuti Nuriah Supandi
Kewenangan Majelis Rakyat Papua Memberikan Perlindungan Kearifan Lokal Orang Asli Papua Dalam Sistem Hukum di Indonesia
Emilianus Jimmy Ell
Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pencalonan Calon Legislatif DPR di Indonesia
Baladewa Mahesa Putra
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
×
Hukum Agraria
Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik
×
Judul TA
Pengarang
Pembimbing
NIM
Tipe Koleksi
Semua Koleksi
Reference
Soft Copy
Jenis TA
Semua Lokasi
Disertasi (S3)
Skripsi (S1)
Tesis (S2)
Program Kekhususan
Semua GMD/Media
Hukum Agraria
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Kesehatan
Hukum Perdata
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara