Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
Beranda
Informasi
Berita
Bantuan
Pustakawan
Area Anggota
Pilih Bahasa :
Bahasa Arab
Bahasa Bengal
Bahasa Brazil Portugis
Bahasa Inggris
Bahasa Spanyol
Bahasa Jerman
Bahasa Indonesia
Bahasa Jepang
Bahasa Melayu
Bahasa Persia
Bahasa Rusia
Bahasa Thailand
Bahasa Turki
Bahasa Urdu
Pencarian berdasarkan :
SEMUA
Pengarang
Pembimbing
NIM
ATAU COBA
Pencarian Spesifik
Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}
Ketidaksinkronan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perindustrian di Indonesia
Prayono
Edisi
-
NIM
99022012
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
106 PRA k
Edisi
-
NIM
99022012
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
106 PRA k
Ketersediaan
1
Tambahkan ke dalam keranjang
Tampilkan Detail
Sitasi
Hasil Pencarian
Ditemukan
1
dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Pengarang :
Prayono
Permintaan membutuhkan
0.04494
detik untuk selesai
XML Result
JSON Result
Saran
Penyebarluaskan Video Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Pal.)
Adam Priandi
Keabsahan Sita Jaminan Dalam Kasus Wanprestasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt)
Farhad
Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN.Jak.Bar)
Januar Carl N. Sinabutar
Implikasi Yuridis Putusan Gugatan Atas Rekonvensi Pemilik Merek Sah PT. Ayam Geprek Benny Sujono (Ayam Geprek Bensu) (Perkara Nomor 575K/Pdt.Sus-HKI/2020)
Fawaz Basyarahiel
Sengketa Hak Asuh Anak Karena Perceraian Orang Tua yang Pindah Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 100/Pdt.G/2018/PTA.Bdg)
Muhammad Fajar Rahman
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
×
Hukum Agraria
Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik
×
Judul TA
Pengarang
Pembimbing
NIM
Tipe Koleksi
Semua Koleksi
Reference
Soft Copy
Jenis TA
Semua Lokasi
Disertasi (S3)
Skripsi (S1)
Tesis (S2)
Program Kekhususan
Semua GMD/Media
Hukum Agraria
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Kesehatan
Hukum Perdata
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara