Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
Beranda
Informasi
Berita
Bantuan
Pustakawan
Area Anggota
Pilih Bahasa :
Bahasa Arab
Bahasa Bengal
Bahasa Brazil Portugis
Bahasa Inggris
Bahasa Spanyol
Bahasa Jerman
Bahasa Indonesia
Bahasa Jepang
Bahasa Melayu
Bahasa Persia
Bahasa Rusia
Bahasa Thailand
Bahasa Turki
Bahasa Urdu
Pencarian berdasarkan :
SEMUA
Pengarang
Pembimbing
NIM
ATAU COBA
Pencarian Spesifik
Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}
Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan M…
Nimrod Sinaga
Edisi
-
NIM
0833001213
Deskripsi Fisik
vii, 96 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
002 NIM p
Edisi
-
NIM
0833001213
Deskripsi Fisik
vii, 96 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
002 NIM p
Ketersediaan
1
Tambahkan ke dalam keranjang
Tampilkan Detail
Sitasi
Hasil Pencarian
Ditemukan
1
dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Pengarang :
Nimrod Sinaga
Permintaan membutuhkan
0.09417
detik untuk selesai
XML Result
JSON Result
Saran
Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Golongan I
Hadi Susanto
Tindak Pidana Aborsi dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Perkara Nomor 37/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst.)
Jefry Marcos Panjaitan
Efektivitas Perundingan Tripartit Sebagai Mekanisme Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Ade Prianto
Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Perusahaan Swasta (Studi Kasus Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim dan No. 194/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim)
Alaagapedo Eben Ezer
Kedudukan Saksi Pelaku Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid/TPK/2013/PT.Dki)
Dimas Arya Aziza
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
×
Hukum Agraria
Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik
×
Judul TA
Pengarang
Pembimbing
NIM
Tipe Koleksi
Semua Koleksi
Reference
Soft Copy
Jenis TA
Semua Lokasi
Disertasi (S3)
Skripsi (S1)
Tesis (S2)
Program Kekhususan
Semua GMD/Media
Hukum Agraria
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Kesehatan
Hukum Perdata
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara