Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
Beranda
Informasi
Berita
Bantuan
Pustakawan
Area Anggota
Pilih Bahasa :
Bahasa Arab
Bahasa Bengal
Bahasa Brazil Portugis
Bahasa Inggris
Bahasa Spanyol
Bahasa Jerman
Bahasa Indonesia
Bahasa Jepang
Bahasa Melayu
Bahasa Persia
Bahasa Rusia
Bahasa Thailand
Bahasa Turki
Bahasa Urdu
Pencarian berdasarkan :
SEMUA
Pengarang
Pembimbing
NIM
ATAU COBA
Pencarian Spesifik
Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}
Pembebanan Sanksi Administratif Dalam Persekongkolan Tender Menurut Hukum Per…
Hadi Surono
Edisi
-
NIM
2013021035
Deskripsi Fisik
vi, 146 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
565 HAD p
Edisi
-
NIM
2013021035
Deskripsi Fisik
vi, 146 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
565 HAD p
Ketersediaan
1
Tambahkan ke dalam keranjang
Tampilkan Detail
Sitasi
Hasil Pencarian
Ditemukan
1
dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Pengarang :
Hadi Surono
Permintaan membutuhkan
0.09488
detik untuk selesai
XML Result
JSON Result
Saran
Penerapan Sanksi Administratif Bagi Kepala Daerah yang Tidak Mentaati Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
Joko Saputra
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terkenal (Studi Kasus Putusan Nomor 164/K/Pdt.Sus-HKI/2016)
Leonardo Sipahutar
Tindak Pidana Penyalahgunaan Jaminan Fidusia Lembaga Pembiayaan Non Bank
Ahmad Syaepudin
Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia (Suatu Tinjauan Atas Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI)
Arief Kartisworo
Analisis Yuridis Pembubaran Organisasi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2017 (Studi Kasus Ormas Front Pembela Islam)
Yuda Nurhadiansah
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
×
Hukum Agraria
Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik
×
Judul TA
Pengarang
Pembimbing
NIM
Tipe Koleksi
Semua Koleksi
Reference
Soft Copy
Jenis TA
Semua Lokasi
Disertasi (S3)
Skripsi (S1)
Tesis (S2)
Program Kekhususan
Semua GMD/Media
Hukum Agraria
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Kesehatan
Hukum Perdata
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara