Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
Beranda
Informasi
Berita
Bantuan
Pustakawan
Area Anggota
Pilih Bahasa :
Bahasa Arab
Bahasa Bengal
Bahasa Brazil Portugis
Bahasa Inggris
Bahasa Spanyol
Bahasa Jerman
Bahasa Indonesia
Bahasa Jepang
Bahasa Melayu
Bahasa Persia
Bahasa Rusia
Bahasa Thailand
Bahasa Turki
Bahasa Urdu
Pencarian berdasarkan :
SEMUA
Pengarang
Pembimbing
NIM
ATAU COBA
Pencarian Spesifik
Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}
Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Unda…
Dewa Cahya Maretna
Edisi
-
NIM
2133001061
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
2133001061 HPE
Edisi
-
NIM
2133001061
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
2133001061 HPE
Ketersediaan
1
Tambahkan ke dalam keranjang
Tampilkan Detail
Sitasi
Hasil Pencarian
Ditemukan
1
dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Pengarang :
Dewa Cahya Maretna
Permintaan membutuhkan
0.12192
detik untuk selesai
XML Result
JSON Result
Saran
Pengaturan Masa Jabatan Hakim Ad Hoc Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia
Firmansyah Arifin
Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penutupan Akses Jalan Hak Servituut (Studi Kasus Putusan Nomor 1966 K/Pdt/2018)
Indra Putra Setiadi
Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Wanprestasi (Studi Terhadap Putusan No. 667/Pdt.G/2018/PN.Bks)
Betha Lewinsky Siahaan
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Terhadap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Studi Kasus Pilkada di Provinsi Banten Tahun 2006)
Topari
Analisa Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Menetukan Jumlah Menteri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Terkait Kementerian Negara
Misael Eleazar David
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
×
Hukum Agraria
Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik
×
Judul TA
Pengarang
Pembimbing
NIM
Tipe Koleksi
Semua Koleksi
Reference
Soft Copy
Jenis TA
Semua Lokasi
Disertasi (S3)
Skripsi (S1)
Tesis (S2)
Program Kekhususan
Semua GMD/Media
Hukum Agraria
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Kesehatan
Hukum Perdata
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara