Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
Beranda
Informasi
Berita
Bantuan
Pustakawan
Area Anggota
Pilih Bahasa :
Bahasa Arab
Bahasa Bengal
Bahasa Brazil Portugis
Bahasa Inggris
Bahasa Spanyol
Bahasa Jerman
Bahasa Indonesia
Bahasa Jepang
Bahasa Melayu
Bahasa Persia
Bahasa Rusia
Bahasa Thailand
Bahasa Turki
Bahasa Urdu
Pencarian berdasarkan :
SEMUA
Pengarang
Pembimbing
NIM
ATAU COBA
Pencarian Spesifik
Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}
Korupsi dalam Era Desentralisasi (Studi Kasus Nomor 552/Pid.B/2003/PN.Sby)
Buyung Rachmad Buchory
Edisi
-
NIM
2002021026
Deskripsi Fisik
ix, 159 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
171 BUC k
Edisi
-
NIM
2002021026
Deskripsi Fisik
ix, 159 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
171 BUC k
Ketersediaan
1
Tambahkan ke dalam keranjang
Tampilkan Detail
Sitasi
Hasil Pencarian
Ditemukan
1
dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Pengarang :
Buyung Rachmad Buchory
Permintaan membutuhkan
0.12834
detik untuk selesai
XML Result
JSON Result
Saran
Aspek Hukum Terhadap Status Anak Melalui Proses Bayi Tabung
Frans Welly
Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dalam Kasus Suap Proyek PLTU Riau 1 (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst)
Rivan Aditya Putra
Penyelesaian Sengketa Perjanjian Penitipan Uang Penyertaan Modal Usaha (Studi Terhadap Putusan Nomor 147/Pdt.G/2021/PN.Bdg)
Dian Ramadhan Sartono
Upaya Kredit Macet dan Penyelesaian Hukumnya (Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bekasi)
Bunga Ayuning Pratiwi
Pembatalan Merek Dengan Itikad Tidak Baik Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Tingkat Kasasi Nomor 160K/Pdt.Sus-HKI/2019)
Eric Saputra
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
×
Hukum Agraria
Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik
×
Judul TA
Pengarang
Pembimbing
NIM
Tipe Koleksi
Semua Koleksi
Reference
Soft Copy
Jenis TA
Semua Lokasi
Disertasi (S3)
Skripsi (S1)
Tesis (S2)
Program Kekhususan
Semua GMD/Media
Hukum Agraria
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Kesehatan
Hukum Perdata
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara