Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
Beranda
Informasi
Berita
Bantuan
Pustakawan
Area Anggota
Pilih Bahasa :
Bahasa Arab
Bahasa Bengal
Bahasa Brazil Portugis
Bahasa Inggris
Bahasa Spanyol
Bahasa Jerman
Bahasa Indonesia
Bahasa Jepang
Bahasa Melayu
Bahasa Persia
Bahasa Rusia
Bahasa Thailand
Bahasa Turki
Bahasa Urdu
Pencarian berdasarkan :
SEMUA
Pengarang
Pembimbing
NIM
ATAU COBA
Pencarian Spesifik
Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}
Efektivitas Solusi Pemaksimalan Penyidikan Tindak Pidana Keimigraian Terhadap…
Ahmad Ady Majeng
Edisi
-
NIM
2020021006
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
2020021006 HPI/T
Edisi
-
NIM
2020021006
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
2020021006 HPI/T
Ketersediaan
1
Tambahkan ke dalam keranjang
Tampilkan Detail
Sitasi
Hasil Pencarian
Ditemukan
1
dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Pengarang :
Ahmad Ady Majeng
Permintaan membutuhkan
0.15972
detik untuk selesai
XML Result
JSON Result
Saran
Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VIII/2010 Terhadap Kebijakan Perlindungan Anak dari Zat Adiktif Rokok
Hery Chariansyah
Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Pwk)
Ahmad Ridwan
Penyelesaian Perjanjian Utang Piutang Perusahaan Transportasi Darat Dengan Jaminan Aset Pribadi Milik Pekerja (Studi Kasus Putusan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN.Mlg)
Rayhan Fahira
Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA/Tgr.)
Dewa Cahya Maretna
Tindak Pidana Perjudian dan Kesusilaan Melalui Media Online
Fahmi Muhammad Nur
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
×
Hukum Agraria
Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik
×
Judul TA
Pengarang
Pembimbing
NIM
Tipe Koleksi
Semua Koleksi
Reference
Soft Copy
Jenis TA
Semua Lokasi
Disertasi (S3)
Skripsi (S1)
Tesis (S2)
Program Kekhususan
Semua GMD/Media
Hukum Agraria
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Kesehatan
Hukum Perdata
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara