Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
Beranda
Informasi
Berita
Bantuan
Pustakawan
Area Anggota
Pilih Bahasa :
Bahasa Arab
Bahasa Bengal
Bahasa Brazil Portugis
Bahasa Inggris
Bahasa Spanyol
Bahasa Jerman
Bahasa Indonesia
Bahasa Jepang
Bahasa Melayu
Bahasa Persia
Bahasa Rusia
Bahasa Thailand
Bahasa Turki
Bahasa Urdu
Pencarian berdasarkan :
SEMUA
Pengarang
Pembimbing
NIM
ATAU COBA
Pencarian Spesifik
Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}
Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Dalam Pemeriksaaan Kasasi Per…
Ade Mardiansyah
Edisi
-
NIM
2013021032
Deskripsi Fisik
iii, 130 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
669 ADE p
Edisi
-
NIM
2013021032
Deskripsi Fisik
iii, 130 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
669 ADE p
Ketersediaan
1
Tambahkan ke dalam keranjang
Tampilkan Detail
Sitasi
Hasil Pencarian
Ditemukan
1
dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Pengarang :
Ade Mardiansyah
Permintaan membutuhkan
0.09999
detik untuk selesai
XML Result
JSON Result
Saran
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Ditinjau dari Sudut Perlindungan Pekerja
Basani Situmorang
Tindak Pidana Pengelapan Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri Dalam Over Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN.Bks)
Yahtadi Aji Julloh
Tinjauan Yuridis Mengenai Aspek Hukum Perjanjian Dalam Sewa Menyewa Safe Deposit Bok (Analisis di Bank Central Asia Cabang Utama Jakarta Timur)
Harry Azhari
Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi Pada PN Jakarta Pusat Nomor 18/Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst)
Triyono Budi Sasongko
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan Melalui Sosial Media
Junika Nurhamidah Wijaya
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
×
Hukum Agraria
Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik
×
Judul TA
Pengarang
Pembimbing
NIM
Tipe Koleksi
Semua Koleksi
Reference
Soft Copy
Jenis TA
Semua Lokasi
Disertasi (S3)
Skripsi (S1)
Tesis (S2)
Program Kekhususan
Semua GMD/Media
Hukum Agraria
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Kesehatan
Hukum Perdata
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara