Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
Beranda
Informasi
Berita
Bantuan
Pustakawan
Area Anggota
Pilih Bahasa :
Bahasa Arab
Bahasa Bengal
Bahasa Brazil Portugis
Bahasa Inggris
Bahasa Spanyol
Bahasa Jerman
Bahasa Indonesia
Bahasa Jepang
Bahasa Melayu
Bahasa Persia
Bahasa Rusia
Bahasa Thailand
Bahasa Turki
Bahasa Urdu
Pencarian berdasarkan :
SEMUA
Pengarang
Pembimbing
NIM
ATAU COBA
Pencarian Spesifik
Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}
Ketidaksinkronan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perindustrian di Indonesia
Prayono
Edisi
-
NIM
99022012
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
106 PRA k
Edisi
-
NIM
99022012
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
106 PRA k
Ketersediaan
1
Tambahkan ke dalam keranjang
Tampilkan Detail
Sitasi
Hasil Pencarian
Ditemukan
1
dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Pengarang :
"Prayono"
Permintaan membutuhkan
0.04757
detik untuk selesai
XML Result
JSON Result
Saran
Kekuatan Mengikat Sanksi Administratif Komisi Pengawas Persaingan Usaha Atas Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Saham (Studi Terhadap Putusan No. 19/KPPU-M/2020)
Rahmi Nurlitasari
Analisis Kriminologi Terhadap Peredaran Narkotika Golongan I Oleh Perempuan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr)
Nekhrinto Dachi
Tindak Pidana Penyeludupan Impor di Kawasan Pabean Tanjung Priok (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 270/Pid.B/2010/PN.Jkt.Utr)
Arioki Begin Sihombing
Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Periode 2004-2009
Ibnu Muhayar
Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Franchisoir dan Franchisee Dalam Perjanjian Waralaba
David Tambunan
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
×
Hukum Agraria
Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik
×
Judul TA
Pengarang
Pembimbing
NIM
Tipe Koleksi
Semua Koleksi
Reference
Soft Copy
Jenis TA
Semua Lokasi
Disertasi (S3)
Skripsi (S1)
Tesis (S2)
Program Kekhususan
Semua GMD/Media
Hukum Agraria
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Kesehatan
Hukum Perdata
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara