Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
Beranda
Informasi
Berita
Bantuan
Pustakawan
Area Anggota
Pilih Bahasa :
Bahasa Arab
Bahasa Bengal
Bahasa Brazil Portugis
Bahasa Inggris
Bahasa Spanyol
Bahasa Jerman
Bahasa Indonesia
Bahasa Jepang
Bahasa Melayu
Bahasa Persia
Bahasa Rusia
Bahasa Thailand
Bahasa Turki
Bahasa Urdu
Pencarian berdasarkan :
SEMUA
Pengarang
Pembimbing
NIM
ATAU COBA
Pencarian Spesifik
Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}
Sanksi Administratif Dalam Persekongkolan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemeriā¦
Syahrul
Edisi
-
NIM
2001022024
Deskripsi Fisik
x, 129 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
344 SYA s
Edisi
-
NIM
2001022024
Deskripsi Fisik
x, 129 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
344 SYA s
Ketersediaan
1
Tambahkan ke dalam keranjang
Tampilkan Detail
Sitasi
Hasil Pencarian
Ditemukan
1
dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Pengarang :
Syahrul
Permintaan membutuhkan
0.07548
detik untuk selesai
XML Result
JSON Result
Saran
Ganti Rugi Kebakaran Hutan Oleh Pemerintah Indonesia (Studi Terhadap Putusan Nomor 118/Pdt.G.LH/2016/PN.Plk)
Eben Ezer Lumbantoruan
Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Fasilitas Rumah Sakit (Studi Kasus Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)
Andi Muhammad Yusuf
Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 722/Pid.B/2010/PN.Bekasi)
Nimrod Sinaga
Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kerja (Studi Kasus PT. Equator Prima Sejati)
Reynard Risnanda
Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Terkait Hasil Pemilihan Kepada Daerah (Studi Kasus Terhadap Pilkada di Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Lampung)
Eddy Purwanto
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
×
Hukum Agraria
Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik
×
Judul TA
Pengarang
Pembimbing
NIM
Tipe Koleksi
Semua Koleksi
Reference
Soft Copy
Jenis TA
Semua Lokasi
Disertasi (S3)
Skripsi (S1)
Tesis (S2)
Program Kekhususan
Semua GMD/Media
Hukum Agraria
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Kesehatan
Hukum Perdata
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara