Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
Beranda
Informasi
Berita
Bantuan
Pustakawan
Area Anggota
Pilih Bahasa :
Bahasa Arab
Bahasa Bengal
Bahasa Brazil Portugis
Bahasa Inggris
Bahasa Spanyol
Bahasa Jerman
Bahasa Indonesia
Bahasa Jepang
Bahasa Melayu
Bahasa Persia
Bahasa Rusia
Bahasa Thailand
Bahasa Turki
Bahasa Urdu
Pencarian berdasarkan :
SEMUA
Pengarang
Pembimbing
NIM
ATAU COBA
Pencarian Spesifik
Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}
Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Ombudsman RI Sebagai Lembaga Pengawasan Eksteā¦
Francius Ginting
Edisi
-
NIM
1233001077
Deskripsi Fisik
vii, 104 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
323 GIN k
Edisi
-
NIM
1233001077
Deskripsi Fisik
vii, 104 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
323 GIN k
Ketersediaan
1
Tambahkan ke dalam keranjang
Tampilkan Detail
Sitasi
Hasil Pencarian
Ditemukan
1
dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Pengarang :
Francius Ginting
Permintaan membutuhkan
0.04071
detik untuk selesai
XML Result
JSON Result
Saran
Pidana Pelaku Penyebar Hoax Menyebabkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1410/Pid.Sus/2015/PN.Bks.)
Arga Pardede
Pemberhentian Sementara Sebagai Hakim Dalam Hubungan Dengan Kasus Manulife
Sutik Hariani
Upaya Pembinaan Perilaku Warga Binaan Dalam Mencegah Pengulangan Kejahatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Bulak Kapal, Bekasi
Aries Noviyantoro
Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Usaha CV. M.J.A (Studi Kasus Putusan Nomor 848/Pdt.G/2020/PN.Sby)
Rojesky Natal Hamonangan
Perlindungan Hukum Batik Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Desain Industri Berdasarkan Konversi Bern, Konversi Paris, dan Persetujuan TRIPS-WTO
Turman M. Panggabean
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
×
Hukum Agraria
Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik
×
Judul TA
Pengarang
Pembimbing
NIM
Tipe Koleksi
Semua Koleksi
Reference
Soft Copy
Jenis TA
Semua Lokasi
Disertasi (S3)
Skripsi (S1)
Tesis (S2)
Program Kekhususan
Semua GMD/Media
Hukum Agraria
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Kesehatan
Hukum Perdata
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara