Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
Beranda
Informasi
Berita
Bantuan
Pustakawan
Area Anggota
Pilih Bahasa :
Bahasa Arab
Bahasa Bengal
Bahasa Brazil Portugis
Bahasa Inggris
Bahasa Spanyol
Bahasa Jerman
Bahasa Indonesia
Bahasa Jepang
Bahasa Melayu
Bahasa Persia
Bahasa Rusia
Bahasa Thailand
Bahasa Turki
Bahasa Urdu
Pencarian berdasarkan :
SEMUA
Pengarang
Pembimbing
NIM
ATAU COBA
Pencarian Spesifik
Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}
Implikasi Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Terhadap Timbulnya Sengketa Penguasaa…
Edison Lumbanbatu
Edisi
-
NIM
2007022024
Deskripsi Fisik
iii, 110 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
289 LUM i
Edisi
-
NIM
2007022024
Deskripsi Fisik
iii, 110 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
289 LUM i
Ketersediaan
1
Tambahkan ke dalam keranjang
Tampilkan Detail
Sitasi
Hasil Pencarian
Ditemukan
1
dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Pengarang :
Edison Lumbanbatu
Permintaan membutuhkan
0.03172
detik untuk selesai
XML Result
JSON Result
Saran
Pengaturan Penerapan Lembaga Paksa Badan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia
Jimmy Jeremy S. Pangau
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Oleh Ayah Kandung Dalam Keluarga
Pardamean Fretdi
Peninjauan Kembali Perkara Pidana yang Diajukan Jaksa/Penuntut Umum Dalam Kaitannya Dengan Tugas Hakim Mewujudkan Keadilan
Avrits
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin jo. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan
Cynthia Sadana L. Tobing
Tindak Pidana Penyalahgunaan Jaminan Fidusia Lembaga Pembiayaan Non Bank
Ahmad Syaepudin
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
×
Hukum Agraria
Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik
×
Judul TA
Pengarang
Pembimbing
NIM
Tipe Koleksi
Semua Koleksi
Reference
Soft Copy
Jenis TA
Semua Lokasi
Disertasi (S3)
Skripsi (S1)
Tesis (S2)
Program Kekhususan
Semua GMD/Media
Hukum Agraria
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Kesehatan
Hukum Perdata
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara