Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
Beranda
Informasi
Berita
Bantuan
Pustakawan
Area Anggota
Pilih Bahasa :
Bahasa Arab
Bahasa Bengal
Bahasa Brazil Portugis
Bahasa Inggris
Bahasa Spanyol
Bahasa Jerman
Bahasa Indonesia
Bahasa Jepang
Bahasa Melayu
Bahasa Persia
Bahasa Rusia
Bahasa Thailand
Bahasa Turki
Bahasa Urdu
Pencarian berdasarkan :
SEMUA
Pengarang
Pembimbing
NIM
ATAU COBA
Pencarian Spesifik
Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}
Pengalihan Saham Perseroan Terbatas Tertutup
Djoko Sarwoko
Edisi
-
NIM
97021013
Deskripsi Fisik
vi, 303 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
075 SAR p
Edisi
-
NIM
97021013
Deskripsi Fisik
vi, 303 hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
075 SAR p
Ketersediaan
1
Tambahkan ke dalam keranjang
Tampilkan Detail
Sitasi
Hasil Pencarian
Ditemukan
1
dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Pengarang :
Djoko Sarwoko
Permintaan membutuhkan
0.06833
detik untuk selesai
XML Result
JSON Result
Saran
Kedudukan dan Status Hukum Tap MPRS/MPR Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Ayub Mangunsong
Sengketa Merek Produk Kecantikan “Ps Glow“ dan “Ms Glow” (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus./HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby)
Emmy Sharon Evangelista
Penegakan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Pujo Santoso
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Kerugian Perusahaan yang Dilakukan Oleh Karyawan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 227/Pdt.G/2018.PN.Bks)
Felix David Christiant P.
Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Analisis Putusan Nomor 200/2021/PT.TUN.Sby)
Amir Fauzan
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
×
Hukum Agraria
Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik
×
Judul TA
Pengarang
Pembimbing
NIM
Tipe Koleksi
Semua Koleksi
Reference
Soft Copy
Jenis TA
Semua Lokasi
Disertasi (S3)
Skripsi (S1)
Tesis (S2)
Program Kekhususan
Semua GMD/Media
Hukum Agraria
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Kesehatan
Hukum Perdata
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara