Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
Beranda
Informasi
Berita
Bantuan
Pustakawan
Area Anggota
Pilih Bahasa :
Bahasa Arab
Bahasa Bengal
Bahasa Brazil Portugis
Bahasa Inggris
Bahasa Spanyol
Bahasa Jerman
Bahasa Indonesia
Bahasa Jepang
Bahasa Melayu
Bahasa Persia
Bahasa Rusia
Bahasa Thailand
Bahasa Turki
Bahasa Urdu
Pencarian berdasarkan :
SEMUA
Pengarang
Pembimbing
NIM
ATAU COBA
Pencarian Spesifik
Pencarian terakhir:
{{tmpObj[k].text}}
Fungsi Hukum Dalam Penegakan Hak Masyarakat (Suatu Studi Mengenai Pelaksanaan…
Anang Husni
Edisi
-
NIM
859800037X
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
07D
Edisi
-
NIM
859800037X
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
07D
Ketersediaan
1
Tambahkan ke dalam keranjang
Tampilkan Detail
Sitasi
Hasil Pencarian
Ditemukan
1
dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Subjek :
"Tapi Omas Ihromi (Promotor)"
Permintaan membutuhkan
0.02737
detik untuk selesai
XML Result
JSON Result
Saran
Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Putusan Nomor 1606/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt)
Heru Sugiarto
Eksistensi Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Sediaan Farmasi (Kosmetik) Ilegal Menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Studi Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN.Kka)
Moses Perdana Simanjuntak
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 596/Pid.B/2020/PN.Bks.)
Erwin Marciano Siahaan
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Legislasi DPR RI dan Evaluasi Pelaksanaan Prolegnas Periode 2004-2009
Wisnu Nugraha
Penyelesaian Sengketa Investor Pada Pialang Berjangka (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/TUN/2009)
Victor Sigalingging
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
×
Hukum Agraria
Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik
×
Judul TA
Pengarang
Pembimbing
NIM
Tipe Koleksi
Semua Koleksi
Reference
Soft Copy
Jenis TA
Semua Lokasi
Disertasi (S3)
Skripsi (S1)
Tesis (S2)
Program Kekhususan
Semua GMD/Media
Hukum Agraria
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Kesehatan
Hukum Perdata
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara