Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indon…
Dalam ketatanegaraan Indonesia, yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden telah dikenal sejak lama, sebelum amandemen UUD 1945 dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) seb…
- Edisi
- -
- NIM
- 1633001172
- Deskripsi Fisik
- vii, 78 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 759 HAS u
Aspek Hukum Kesejahteraan Lanjut Usia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998
Meningkatnya usia harapan hidup (UHH) orang Indonesia berdampak pada pertambahan populasi warga lanjut usia (Lansia). Negara sudah memiliki Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan L…
- Edisi
- -
- NIM
- 1033002029
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 177 SIS a
Analisis Yuridis Kedudukan Desa Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 6 Tah…
Tujuan dilakukannya analisa ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan otonomi desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Otonomi Desa dan bagaimana kon…
- Edisi
- -
- NIM
- 1233006042
- Deskripsi Fisik
- x, 119 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 174 HEN a
Analisis Yuridis Kewenangan Bawaslu Terhadap Penyelesaian di Pemilu Legislati…
Kewenangan Bawaslu yang tidak terbatas dan menampakkan kelebihan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawasan terhadap penyelesaian kemungkinan sengketa dalam pemilu yang putusannya Bawaslu yang akan …
- Edisi
- -
- NIM
- 0933001070
- Deskripsi Fisik
- xi, 88 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 172 NAS a
Kedudukan dan Status Hukum Tap MPRS/MPR Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20…
Hilangnya kewenangan MPR untuk mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang bersifat mengatur, tidak serta merta menghapuskan status dan kedudukan dari ketetapan-ketetapan yang pernah dikeluarkan sebelumn…
- Edisi
- -
- NIM
- 1033001050
- Deskripsi Fisik
- xi, 185 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 151 MAN k
Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Program BPJS (Badan Penyelenggaraan Jamin…
Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan tujuan negara kesejahteraan (welfare state), maka UUD 1945 mengatur di dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 …
- Edisi
- -
- NIM
- 1233001172
- Deskripsi Fisik
- viii, 111 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 136 NOV p
Kewenangan Badan Legislasi Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Dalam …
Fungsi legislasi sebagai sarana pembentukan peraturan dipertegas oleh kedudukan badan legislasi di DPRD yang merupakan alat kelengkapan DPRD. Alat kelengkapan ini dibentuk untuk dapat lebih mengefe…
- Edisi
- -
- NIM
- 1033001112
- Deskripsi Fisik
- vii, 123 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 119 KRI k
Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Menur…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Di dalam melaksanakan tugasnya DPRD mempunyai b…
- Edisi
- -
- NIM
- 0933001065
- Deskripsi Fisik
- viii, 90 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 116 SET p
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang…
Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagai unsur Aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk menge…
- Edisi
- -
- NIM
- 1233001139
- Deskripsi Fisik
- vii, 73 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 135 PRA t
Kedudukan Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Menurut Undang-Und…
- Edisi
- -
- NIM
- 0833006021
- Deskripsi Fisik
- vii, 73 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 019 TOB k
- Edisi
- -
- NIM
- 0833006021
- Deskripsi Fisik
- vii, 73 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 019 TOB k
Hukum Agraria 
Hukum Kesehatan