Kajian Yuridis Mekanisme Pencalonan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nom…
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, ha…
- Edisi
- -
- NIM
- 1633007026
- Deskripsi Fisik
- vii, 78 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 398 MAS k
Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan d…
Sejak reformasi konstitusi praktik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia termasuk di dalamnya proses dari pengisian jabatan Kepala Daerah telah mengalami kemajuan, dengan ditandatangani …
- Edisi
- -
- NIM
- 1433001141
- Deskripsi Fisik
- vii, 103 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 409 PUR p
Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Penyadapan yang Dilakukan Oleh …
KPK sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini guna melakukan pengawasan, menemukan bukti dan membuktikan adanya dugaan korupsi dan menuntutnya ke pengadilan. Pertimbangan lain dilakukannya peny…
- Edisi
- -
- NIM
- 1233001123
- Deskripsi Fisik
- vii, 99 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 419 AND p
Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Menur…
BPD merupakan lembaga yang mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawasi penggunaan dana desa. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas kepada BPD untuk…
- Edisi
- -
- NIM
- 1633001059
- Deskripsi Fisik
- xi, 97 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 896 TUR f
Peran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Berdasarkan Und…
Partai politik adalah organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Indonesia dengan tujuan dan cita-cita yang sama. Peran partai politik meliputi, Partai sebagai sarana komu…
- Edisi
- -
- NIM
- 1433001123
- Deskripsi Fisik
- ix, 74 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 557 ARI p
Analisis Yuridis Pengamanan Demonstran/Aksi Massa Oleh Kepolisian Negara Repu…
- Edisi
- -
- NIM
- 1533001024
- Deskripsi Fisik
- ix, 80 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 893 FAD a
- Edisi
- -
- NIM
- 1533001024
- Deskripsi Fisik
- ix, 80 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 893 FAD a
Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta…
Bagaimana kedudukan gubernur kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, fungsi dan kewenangan apa saja yang dimiliki gubernur kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah…
- Edisi
- -
- NIM
- 1233001119
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 381 SIT k
Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Pejabat Pelaksana Tugas Gubernur Menurut Undan…
Pelaksana tugas adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak dapa…
- Edisi
- -
- NIM
- 1433001098
- Deskripsi Fisik
- v, 86 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 710 PAR k
Analisis Yuridis Pemberhentian Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 T…
- Edisi
- -
- NIM
- 1433001156
- Deskripsi Fisik
- vii, 83 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 451 HAF a
- Edisi
- -
- NIM
- 1433001156
- Deskripsi Fisik
- vii, 83 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 451 HAF a
Judicial Review Sebagai Fungsi Kontrol Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketat…
Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah sebagai mekanisme untuk mengontrol pelaksanaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam bentuk undang-undang. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 yang …
- Edisi
- -
- NIM
- 1233001113
- Deskripsi Fisik
- vii, 99 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 461 DJA j
Hukum Agraria 
Hukum Kesehatan