Analisis Yuridis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang …

Penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai sa…

Eksistensi Mahkamah Partai Dalam Menyelesaikan Perselisihan Internal Partai P…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kedudukan dan peranan Mahkamah Partai dalam menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik di Indonesia menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011; (2…

Aspek Hukum Perizinan Bagi Perusahaan Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK)

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Izin kegiatan …

Pidana Mati Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pu…

Masalah penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif. Perederan dan penyalangunaan Narkotika sudah pada taraf yang mengk…

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun…

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang baik merupakan salah satu dasar bagi pembangunan sistem hukum nasional. Perda yang baik dapat terwujud apabila didukung …

Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan MA Nomo…

Upaya cepat telah ditempuh oleh pemerintah dengan mengundangkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang d…

Analisis Yuridis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pen…

Edisi

-

NIM

1633001206

Deskripsi Fisik

ix, 83 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

771 SAM a

Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Praktik Ketatanegaraan Ind…

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian dari pemilihan umum diadakan pertama kali pada pemilu tahun 2004. Keberhasilan bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan Presiden yang secara …

Kedudukan Legislasi SEMU (Pseudowetgeving) Dalam Tata Hukum Indonesia Menurut…

Legislasi semu (pseudowetgeving) adalah peraturan semu yang dapat diartikan sebagai aturan yang disusun tanpa dasar hukum dari perundang-undangan yang lebih tinggi yang memerintahkan pembentukannya…

Konsepsi dan Pengaturan Otonomi Khusus Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indones…

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-unda…