Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Liga…
- Edisi
- -
- NIM
- 1833001026
- Deskripsi Fisik
- ix, 73 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 1179 HTN
- Edisi
- -
- NIM
- 1833001026
- Deskripsi Fisik
- ix, 73 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 1179 HTN
Analisis Yuridis Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Kepemili…
- Edisi
- -
- NIM
- 1833001049
- Deskripsi Fisik
- xiii, 103 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 1833001049 HTN
- Edisi
- -
- NIM
- 1833001049
- Deskripsi Fisik
- xiii, 103 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 1833001049 HTN
Peran Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Pendidikan Bagi Peserta Didik Denga…
- Edisi
- -
- NIM
- 2033006048
- Deskripsi Fisik
- ix, 68 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 1190 HTN
- Edisi
- -
- NIM
- 2033006048
- Deskripsi Fisik
- ix, 68 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 1190 HTN
Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Penyelenggaraan Peme…
Pembangunan desa terus ditingkatkan sebagai wujud kesejahteraan masyarakat desa baik dibidang sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan l…
- Edisi
- -
- NIM
- 1733001158
- Deskripsi Fisik
- xi, 112 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 884 MUN i
Implikasi Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil P…
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan di Indonesia menggunakan perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada hasil pemilihan legislatif yang telah dilaksanakan sebelumn…
- Edisi
- -
- NIM
- 1733003013
- Deskripsi Fisik
- x, 80 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 1149 HTN
Analisis Yuridis Kewarganegaraan Ganda Terbatas Dalam Perspektif Hak Asasi Ma…
Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara. secara konstitusional tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dapat dirumuskan 2 rumusan masa…
- Edisi
- -
- NIM
- 1733001115
- Deskripsi Fisik
- ix, 91 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 1008 HTN
Prosedur Pembubaran Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20…
Dalam studi ilmu hukum, partai politik merupakan perkumpulan warga negara dan oleh itu dapat berstatus sebagai badan hukum. Akan tetapi sebagai badan hukum, partai politik tidak dapat beranggotakan…
- Edisi
- -
- NIM
- 1733001056
- Deskripsi Fisik
- ix, 77 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 998 HTN
Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan atau proses implementasi dan faktor penghambat dalam penerapannya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif a…
- Edisi
- -
- NIM
- 1833001251
- Deskripsi Fisik
- x, 63 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 988 HTN
Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 …
Pandemi merupakan suatu istilah yang digunakan ketika suatu wabah atau virus telah menyebar secara global. Itu artinya tidak terbatas pada satu negara saja tapi sudah mendunia. Wabah atau virus kor…
- Edisi
- -
- NIM
- 1733001189
- Deskripsi Fisik
- x, 80 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 952 PRA a
Eksistensi dan Fungsi Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Menurut Undang-Und…
Ombudsman RI sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Dibentuknya lembaga Ombudsman dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat dalam m…
- Edisi
- -
- NIM
- 1633001107
- Deskripsi Fisik
- iii, 89 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 678 ANG e
Hukum Agraria 
Hukum Kesehatan