Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi…
Kewenangan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah seharusnya hanya menjadi kewenangan kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi. Hal ini disebabkan Undang…
- Edisi
- -
- NIM
- 2016021019
- Deskripsi Fisik
- vi, 115 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 754 DAD k
Implementasi Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif di Indonesia (Stu…
Penelitian ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa keterwakilan perempuan di legislatif tetap rendah, masih di bawah 20%, padahal undang-undang mengamanatkan minimal 30%. Adapun permasalahan dalam pen…
- Edisi
- -
- NIM
- 2012021021
- Deskripsi Fisik
- iii, 253 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 611 ANG i
Tinjauan Terhadap Hak Menguasai Oleh Negara Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahu…
Amanat yang tertera dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai ideologi ekonomi negara Indonesia sangat jelas. Kenyataannya, pemerintah cenderung tidak berdaya terhadap kekuatan modal asing. Akibatnya, hak ra…
- Edisi
- -
- NIM
- 2012022045
- Deskripsi Fisik
- x, 130 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 592 HEN t
Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VIII/2010 Terhadap…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VIII/2010 memperkuat keberadaan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa rokok adalah produk yang bersifat adiktif.…
- Edisi
- -
- NIM
- 2013022003
- Deskripsi Fisik
- ii, 131 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 646 HER i
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Legislasi DPR RI dan Evaluasi Pelaksanaa…
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang disusun bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) de…
- Edisi
- -
- NIM
- 2013022008
- Deskripsi Fisik
- iv, 112 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2013022008 HTN
Kewenangan Otoritas Pengelola (Management Authority) Konservasi Sumber Daya I…
- Edisi
- -
- NIM
- 2011021021
- Deskripsi Fisik
- viii, 105 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 549 ARY k
- Edisi
- -
- NIM
- 2011021021
- Deskripsi Fisik
- viii, 105 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 549 ARY k
Eksistensi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Uji Materil Pasal 8 Undang-Un…
- Edisi
- -
- NIM
- 2007021007
- Deskripsi Fisik
- ii, 109 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 622 HAS e
- Edisi
- -
- NIM
- 2007021007
- Deskripsi Fisik
- ii, 109 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 622 HAS e
Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesa…
- Edisi
- -
- NIM
- 2012021008
- Deskripsi Fisik
- iii, 169 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 635 SAH p
- Edisi
- -
- NIM
- 2012021008
- Deskripsi Fisik
- iii, 169 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 635 SAH p
Kedudukan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Partai Politik (Stu…
- Edisi
- -
- NIM
- 2016022035
- Deskripsi Fisik
- iv, 112 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 809 MEL k
- Edisi
- -
- NIM
- 2016022035
- Deskripsi Fisik
- iv, 112 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 809 MEL k
Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Terhadap Penyelenggaraan Penataan R…
- Edisi
- -
- NIM
- 2015022014
- Deskripsi Fisik
- iv, 128 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 847 IWA p
- Edisi
- -
- NIM
- 2015022014
- Deskripsi Fisik
- iv, 128 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 847 IWA p
Hukum Agraria 
Hukum Kesehatan