Konstruksi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitus…
- Edisi
- -
- NIM
- 2013021009
- Deskripsi Fisik
- vi, 149 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 562 SUG k
- Edisi
- -
- NIM
- 2013021009
- Deskripsi Fisik
- vi, 149 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 562 SUG k
Peranan Mahkamah Agung Dalam Menjalankan Fungsinya Dengan Hukum (Studi Kasus …
- Edisi
- -
- NIM
- 2004022002
- Deskripsi Fisik
- viii, 116 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 142 NUG p
- Edisi
- -
- NIM
- 2004022002
- Deskripsi Fisik
- viii, 116 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 142 NUG p
Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Ne…
- Edisi
- -
- NIM
- 2003022026
- Deskripsi Fisik
- iii, 147 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 219 SUH f
- Edisi
- -
- NIM
- 2003022026
- Deskripsi Fisik
- iii, 147 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 219 SUH f
Kekuasaan Pemerintah Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Konstitus…
- Edisi
- -
- NIM
- 2005022007
- Deskripsi Fisik
- iii, 130 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 206 WAH k
- Edisi
- -
- NIM
- 2005022007
- Deskripsi Fisik
- iii, 130 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 206 WAH k
Eksistensi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 Dalam Penyelesaia…
- Edisi
- -
- NIM
- 2016022048
- Deskripsi Fisik
- xii, 155 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 988 SET e
- Edisi
- -
- NIM
- 2016022048
- Deskripsi Fisik
- xii, 155 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 988 SET e
Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi…
Kewenangan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah seharusnya hanya menjadi kewenangan kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi. Hal ini disebabkan Undang…
- Edisi
- -
- NIM
- 2016021019
- Deskripsi Fisik
- vi, 115 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 754 DAD k
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Menurut Peraturan Pres…
Dalam penelitian ini pertama, tentang kebijakan bebas visa, kedua bagaimana dampak dari pelaksanaan kebijakan bebas visa kunjungan terhadap keamanan Negara. Kebijakan bebas visa pada dasarnya berda…
- Edisi
- -
- NIM
- 2017021101
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 853 RIZ e
Implementasi Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif di Indonesia (Stu…
Penelitian ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa keterwakilan perempuan di legislatif tetap rendah, masih di bawah 20%, padahal undang-undang mengamanatkan minimal 30%. Adapun permasalahan dalam pen…
- Edisi
- -
- NIM
- 2012021021
- Deskripsi Fisik
- iii, 253 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 611 ANG i
Aspek Hukum Pengalihan Perum Pegadaian Menjadi Persero Dalam Rangka Mengantis…
- Edisi
- -
- NIM
- 2005021010
- Deskripsi Fisik
- i, 106 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 201 ARI a
- Edisi
- -
- NIM
- 2005021010
- Deskripsi Fisik
- i, 106 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 201 ARI a
Tinjauan Terhadap Hak Menguasai Oleh Negara Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahu…
Amanat yang tertera dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai ideologi ekonomi negara Indonesia sangat jelas. Kenyataannya, pemerintah cenderung tidak berdaya terhadap kekuatan modal asing. Akibatnya, hak ra…
- Edisi
- -
- NIM
- 2012022045
- Deskripsi Fisik
- x, 130 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 592 HEN t
Hukum Agraria 
Hukum Kesehatan