Hukum Tata Negara
Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Pulau Berhala Antara Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Putusan MA No. 49 P/HUM/2011 dan Putusan MK No. 62/PUU-X/2012)
Tidak Tersedia Deskripsi
| 635 HTN/T | 635 SAH p | Tesis (S2) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain