Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penerapan Asas Strict Liability Dalam Pasal 127 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim)

Hukum Pidana

Penerapan Asas Strict Liability Dalam Pasal 127 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim)

Krismanto Josua Putra - Nama Orang;

Peredaran narkoba secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas di kalangan masyarakat khususnya dikalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan, apalagi kita mengetahui yang banyak menggunakan narkoba adalah kalangan generasi muda yang merupakan harapan dan tumpuan bangsa dimasa yang akan dating. Oleh karena itu perlunya kejelasan mengenai sanksi pemidanaan bagi pemakai narkoba untuk dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan juga mengenai jangka waktu yang dibutuhkan dalam menjalani rehabilitasi agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Dalam hal ini timbul permasalahan yaitu “Bagaimana upaya hukum terhadap penyalahguna narkotika terhadap penerapan asas strict liability dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam putusan Nomor 944/Pid.Sus/PN.Jkt.Tim. Upaya hukum yang dapat dilakukan seorang penyalahguna narkotika terhadap penerapan asas strict liability adalah dapat mengajukan permohonan grasi ke Presiden dengan pertimbangan-pertimbangan dari Mahkamah Agung. Permohonan grasi hanya dapat diajukan kepada Presiden paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan mendapatkan kekuatan hukum tetap. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan menyimpan narkotika golongan I yaitu menggunakan sistem pembuktian dengan alat bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta majelis hakim memakai 3 (tiga) alat bukti yang sah untuk menambah keyakinannya dan unsur-unsur pidana yang terkandung di dalamnya.


Ketersediaan
619 HPI619 KRI pSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
619 KRI p
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2020
Deskripsi Fisik
xii, 66 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1633001171
Klasifikasi
619 KRI p
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Firman Wijaya (Pembimbing I)
Louisa Yesami Krisnalita (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Skripsi Krismanto
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik