Image of Kewenangan Penyidikan dan Penahanan Oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Perkara Kepabeanan (Studi Kasus Dalam Perkara Pidana No. 1122/Pid.B/2011/PN.Jkt.Utr)

Hukum Pidana

Kewenangan Penyidikan dan Penahanan Oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Perkara Kepabeanan (Studi Kasus Dalam Perkara Pidana No. 1122/Pid.B/2011/PN.Jkt.Utr)

Bahwa penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai hakikatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan/pengekangan hak-hak asasi seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna mengamankan hak-hak negara. Oleh karena itu, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai sebagai salah satu tahap dari pada penegakan hukum pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis wewenang PPNS dalam bidang kepabeanan yang berguna untuk kepentingan praktisi hukum khususnya untuk penulis sendiri, penulisan ini dijabarkan secara sistematis sehingga dapat menemukan kesimpulan dari objek yang diteliti.

Ketersediaan
050 HPI050 IWA kSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
050 IWA k
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.,
Deskripsi Fisik
viii, 108 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1133004024
Klasifikasi
050 IWA k
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Firman Wijaya (Pembimbing I)
Dahlan Mansur (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar