Hukum Pidana
Perlindungan Hukum Terhadap Burung Jalak Bali dari Perdagangan Ilegal
Burung Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) merupakan satwa endemik Indonesia yang terancam punah akibat maraknya perdagangan ilegal. Penurunan populasi burung ini menjadi permasalahan serius yang membutuhkan perhatian khusus, baik dari aspek konservasi maupun hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap Jalak Bali serta efektivitas penerapan hukum dalam menanggulangi perdagangan ilegal spesies tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus melalui analisis terhadap putusan pengadilan terkait tindak pidana perdagangan satwa dilindungi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Jalak Bali telah memiliki landasan kuat, baik pada tingkat nasional melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 beserta peraturan turunannya maupun pada tingkat internasional melalui Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Implementasi perlindungan dilakukan oleh lembaga terkait, seperti BKSDA, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Bea Cukai, dengan mekanisme preventif berupa sosialisasi, edukasi, serta pengawasan, dan mekanisme represif berupa penyitaan, penangkapan, penuntutan, hingga pemidanaan. Kendati demikian, efektivitas penerapan masih belum optimal karena lemahnya pengawasan, terbatasnya jangkauan sosialisasi, serta sanksi pidana yang relatif ringan sehingga belum menimbulkan efek jera. Secara khusus, BKSDA berperan melalui upaya preventif dan represif, seperti penyuluhan masyarakat, pengawasan pasar dan perdagangan daring, perizinan penangkaran resmi, penyitaan satwa, serta pemberian keterangan ahli di persidangan. Kendati demikian, peran tersebut masih terkendala keterbatasan sumber daya, luasnya wilayah pengawasan, dan lemahnya sinergi antar aparat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas, dukungan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor agar perlindungan hukum terhadap Jalak Bali dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan bersama pemangku kepentingan utama.
| 2022021043 HPI/T | 2022021043 HPI/T | Tesis (S2) | Tersedia - E-Book |
Tidak tersedia versi lain