Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Perlindungan Hukum Terhadap Burung Jalak Bali dari Perdagangan Ilegal

Hukum Pidana

Perlindungan Hukum Terhadap Burung Jalak Bali dari Perdagangan Ilegal

I Putu Gede Darmawan - Nama Orang;

Burung Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) merupakan satwa endemik Indonesia yang terancam punah akibat maraknya perdagangan ilegal. Penurunan populasi burung ini menjadi permasalahan serius yang membutuhkan perhatian khusus, baik dari aspek konservasi maupun hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap Jalak Bali serta efektivitas penerapan hukum dalam menanggulangi perdagangan ilegal spesies tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus melalui analisis terhadap putusan pengadilan terkait tindak pidana perdagangan satwa dilindungi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Jalak Bali telah memiliki landasan kuat, baik pada tingkat nasional melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 beserta peraturan turunannya maupun pada tingkat internasional melalui Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Implementasi perlindungan dilakukan oleh lembaga terkait, seperti BKSDA, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Bea Cukai, dengan mekanisme preventif berupa sosialisasi, edukasi, serta pengawasan, dan mekanisme represif berupa penyitaan, penangkapan, penuntutan, hingga pemidanaan. Kendati demikian, efektivitas penerapan masih belum optimal karena lemahnya pengawasan, terbatasnya jangkauan sosialisasi, serta sanksi pidana yang relatif ringan sehingga belum menimbulkan efek jera. Secara khusus, BKSDA berperan melalui upaya preventif dan represif, seperti penyuluhan masyarakat, pengawasan pasar dan perdagangan daring, perizinan penangkaran resmi, penyitaan satwa, serta pemberian keterangan ahli di persidangan. Kendati demikian, peran tersebut masih terkendala keterbatasan sumber daya, luasnya wilayah pengawasan, dan lemahnya sinergi antar aparat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas, dukungan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor agar perlindungan hukum terhadap Jalak Bali dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan bersama pemangku kepentingan utama.


Ketersediaan
2022021043 HPI/T2022021043 HPI/TTesis (S2)Tersedia - E-Book
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
2022021043 HPI/T
Penerbit
Jakarta : Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2025
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
NIM
2022021043
Klasifikasi
2022021043 HPI/T
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Ali Johardi Wirogioto (Pembimbing II)
Waty Suwarty Haryono (Pembimbing I)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Repository Tesis
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik