Hukum Tata Negara
Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terkait Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bekasi
Perlindungan untuk penyandang disabilitas wajib diberikan oleh negara karena hal ini sudah sepatutnya didapatkan guna menghindari adanya perbuatan yang melanggar hak-hak hidup manusia dan juga tindakan diskriminasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dalam hal pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi undang-undang tersebut di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian diketahui implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, yang mencakup hak-hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas pada pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan kesenjangan. Peraturan kurang jelas dalam mengatur akses pekerjaan, dengan pemerintah dan pemberi kerja lamban menangani masalah ini. Reformasi hukum diperlukan untuk memperbaiki aksesibilitas pekerjaan. Di Kota Bekasi, penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas rendah karena kebijakan yang tidak sesuai, sumber daya yang tidak efektif, dan kurangnya penilaian kinerja. Kementerian Tenaga Kerja membentuk Unit Layanan Disabilitas untuk mengatasi masalah ini, tetapi masih ada tantangan dalam respon dan perlindungan.
| 2033001050 HTN | 2033001050 HTN | Skripsi (S1) | Tersedia - E-Book |
Tidak tersedia versi lain