Image of Penerapan Pasal 51 ayat (1) KUHP Sebagai Alasan Penghapus Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana pada Tindak Pidana Korupsi di Birokrasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 685 K/Pid/2005 dan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019)

Hukum Pidana

Penerapan Pasal 51 ayat (1) KUHP Sebagai Alasan Penghapus Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana pada Tindak Pidana Korupsi di Birokrasi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 685 K/Pid/2005 dan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019)

Penelitian ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, banyak terdakwa dari perkara Tindak Pidana Korupsi memanfaatkan Pasal 51 ayat (1) KUHP, terbukti dengan banyak Hakim di Pengadilan Negeri (tingkat pertama) yang mengabulkan permintaan tersebut, namun banyak juga Hakim Mahkamah Agung yang menganulirnya, pun demikian sebaliknya. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi (i) Bagaimana ketentuan perintah jabatan yang terkandung dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi di birokrasi? (ii) Bagaimana penerapan hukum dari perintah jabatan pada Pasal 51 ayat (1) KUHP dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dibirokrasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 685 K/PID/2005 dan Nomor Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019?. Metode penelitian metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Jenis data adalah data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tertier dengan pengumpulan data secara kepustakaan. Metode analisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian Pertama, terdapat (2) dua syarat yang harus dipenuhi agar seorang dapat menerima syarat “perintah jabatan”, yakni syarat subjektif dan objektif. Subjektif ialah pembuat harus dengan iktikad baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang (sah) dan objektif ialah pelaksanaan perintah harus terletak dalam lingkup pembuat sebagai bawahan (ada struktural). Kedua, Pada Putusan MA Nomor 685 K/PID/2005 dan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019, Hakim terlalu menerapkan hukum secara normatif tanpa menilai lebih dalam dan mendasar terkait syarat seorang dapat diberikan Pasal 51 ayat (1) KUHP, sehingga hal tersebut justru tidaklah mencerminkan nilai keadilan dalam sebuah putusan.

Ketersediaan
2018021090 HPI/T2018021090 HPI/TTesis (S2)Tersedia - E-Book
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
2018021090 HPI/T
Penerbit
Jakarta : Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana.,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
NIM
2018021090
Klasifikasi
2018021090 HPI/T
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Parbuntian Sinaga (Pembimbing II)
Siswantari Pratiwi (Pembimbing I)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar