Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penyalahgunaan Wewenang Penyelenggara Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Hukum Pidana

Penyalahgunaan Wewenang Penyelenggara Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Boy Jumalolo - Nama Orang;

Tindak pidana korupsi pada dewasa ini dirasakan semakin merajalela, hal ini dipengaruhi oleh taraf kebutuhan masyarakat yang senantiasa meningkat dalam setiap tahunnya, kebutuhan ekonomi seringkali memberikan efek yang cukup berarti dalam kehidupan masyarakat, oleh karenanya beberapa masyarakat yang berpikiran instan senantiasa memilih korupsi sebagai jalan keluarnya. Modernisasi dapat memberikan efek yang positif serta negatif dalam kehidupan bermasyarakat, untuk itu hukum harus hadir untuk memberikan keadilan dalam praktek penegaknya, agar kesenjangan ekonomi tidak begitu besar dalam kehidupan ber-masyarakat. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana Bagaimana penerapan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama? Dan Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst?. Metode penelitiannya menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama menegaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap integritas jabatan publik dan Majelis Hakim dalam ketiga putusan tersebut (Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst dan 49/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst) menegaskan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik bagi setiap penyelenggara negara.


Ketersediaan
2022022019 HPI/T2022022019 HPI/TTesis (S2)Tersedia - E-Book
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
2022022019 HPI/T
Penerbit
Jakarta : Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2025
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
NIM
2022022019
Klasifikasi
2022022019 HPI/T
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Hartanto (Pembimbing I)
Teguh Satya Bhakti (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Repository Tesis
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik