Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Kewenangan dan Pengawasan Pemerintah Dalam Regulasi Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Hukum Tata Negara

Kewenangan dan Pengawasan Pemerintah Dalam Regulasi Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Debora Juliani - Nama Orang;

Dalam sistem ekonomi Indonesia, koperasi memegang peranan penting sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan", yang menjadi dasar konstitusional bagi keberadaan dan pengembangan koperasi di Indonesia. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi koperasi untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban anggota koperasi? Dan Bagaimana peran dan kewenangan pemerintah dalam mengatur dan mengawasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan apa permasalahan yang akan timbul dan bagaimana pengawasan dan pencegahan pemerintah dalam Koperasi Desa Merah Putih?. Metode penelitiannya menggunakan yuridis empiris. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pemerintah memiliki peran penting dan strategis dalam mengatur dan mengawasi koperasi untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban anggota koperasi. Melalui perangkat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pemerintah menetapkan prinsip-prinsip koperasi, standar tata kelola yang baik, serta mekanisme pengawasan dan pembinaan dan Pemerintah memiliki peran penting dalam menjamin tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel melalui regulasi, pembinaan, dan pengawasan. Namun, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan serius seperti lemahnya pelaporan keuangan, rendahnya literasi anggota, dan dominasi elite lokal.


Ketersediaan
2023021005 HTN/T2023021005 HTN/TTesis (S2)Tersedia - E-Book
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
2023021005 HTN/T
Penerbit
Jakarta : Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2025
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
NIM
2023021005
Klasifikasi
2023021005 HTN/T
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Parbuntian Sinaga (Pembimbing I)
Retno Kus Setyowati (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Repository Tesis
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik