Image of Penerapan Sanksi Pada Sistem Peradilan Pidana Keimigrasian Dalam Penegakan Hukum Pidana Imigrasi

Hukum Pidana

Penerapan Sanksi Pada Sistem Peradilan Pidana Keimigrasian Dalam Penegakan Hukum Pidana Imigrasi

Penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Pelanggaran keimigrasian seperti masuk tanpa dokumen sah, penyalahgunaan izin tinggal, dan penggunaan dokumen palsu, merupakan ancaman yang nyata bagi ketertiban nasional dan perlu ditindak tegas melalui proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan sanksi dalam sistem peradilan pidana keimigrasian di Indonesia serta sejauh mana penerapan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberian sanksi pada tindak pidana di bidang keimigrasian merupakan upaya negara dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban. Berdasarkan dua putusan yang dikaji, hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda dengan proporsi berbeda sesuai tingkat kesalahan dan dampak perbuatan, di mana penyalahgunaan izin tinggal dikenakan pidana penjara lebih ringan namun dengan denda tinggi, sedangkan keberadaan tanpa dokumen dijatuhi pidana penjara lebih berat dengan denda lebih rendah. Analisis melalui teori sistem peradilan, teori migrasi, dan teori penegakan hukum Friedman menunjukkan bahwa penegakan hukum keimigrasian telah berjalan efektif dari sisi struktur dan substansi hukum, meskipun masih menghadapi tantangan dalam aspek budaya hukum masyarakat. Penegakan hukum pidana keimigrasian saat ini dilakukan melalui dua pendekatan utama yaitu pro justitia (pidana) dan administratif, keduanya dijalankan berdampingan untuk menangani berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian. Sistem penegakan hukum pidana keimigrasian di masa mendatang perlu diarahkan pada konsistensi, kejelasan pedoman, serta optimalisasi pendekatan administratif untuk pelanggaran yang tidak serius, agar sistem hukum lebih responsif dan efisien.

Ketersediaan
2021022035 HPI/T2021022035 HPI/TTesis (S2)Tersedia - E-Book
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
2021022035 HPI/T
Penerbit
Jakarta : Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana.,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
NIM
2021022035
Klasifikasi
2021022035 HPI/T
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Retno Kus Setyowati (Pembimbing II)
Waty Suwarty Haryono (Pembimbing I)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar