Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara dan Implikasinya Terhadap Negara Hukum Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)

Hukum Tata Negara

Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara dan Implikasinya Terhadap Negara Hukum Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)

Ismail - Nama Orang;

Penegakan hak konstitusional warga negara Indonesia adalah hak-hak yang dimiliki setiap warga negara Indonesia. Peraturan dan jaminan hak-hak konstitusional telah diatur dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Permasalahan dari penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana implikasinya hak konstitusional warga negara hubungannya dengan Negara Hukum Indonesia? Kedua, Apa dampak dari tidak terlaksananya hak konstitusional warga negara terhadap fungsi Negara Hukum Indonesia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUUXIV/2016? Metode penelitian adalah bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertama Indonesia merupakan negara hukum hal ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum,” UU Administrasi Kependudukan telah melanggar hak konstitusional penganut aliran kepercayaan, karena kedua pasal ini dapat menghilangkan hak warga negara untuk mendapatkan Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektrik. Kedua, dampak yang terjadi jika tidak terlaksananya hak konstitusional menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUUXIV/2016 ini adalah karena kolom agama penganut aliran kepercayaan strip atau kosong, bagi penganut aliran kepercayaan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, tidak dapat mengakses hak atas jaminan sosial, sulit mendapatkan pendidikan, kesulitan mengakses dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, KK, Akta Nikah, dan Akta Kelahiran.


Ketersediaan
1533001204 HTN1533001204 HTNSkripsi (S1)Tersedia - E-Book
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
1533001204 HTN
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2020
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
NIM
1533001204
Klasifikasi
1533001204 HTN
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Philips A. Kana (Pembimbing I)
Wisnu Nugraha (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Repository Skripsi
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik