Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Peran Hukum Perjanjian Kerjasama Terhadap Pelaku Usaha Jasa Pertambangan Batubara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 02/Pdt/2014/PT.Bkl)

Hukum Perdata

Peran Hukum Perjanjian Kerjasama Terhadap Pelaku Usaha Jasa Pertambangan Batubara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 02/Pdt/2014/PT.Bkl)

Cucu Supriadi - Nama Orang;

Perkembangan peraturan perundang-undangan nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan telah digantikan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini membawa dampak pula terhadap salah satu muatan materi dalam perjanjian kerjasama antara pemegang Izin Usaha Pertambangan. Perusahaan Jasa Pertambangan dan Investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Perjanjian kerja sama dalam usaha pertambangan batu bara dalam analisa kasus ini memberikan dua permasalahan yakni, pertama materi-materi apakah yang ada dalam hukum perjanjian yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan dari mulai syarat sahnya perjanjian, syarat batalnya perjanjian, pembahasan klausul perjanjian, pertanggungjawaban perdata sampai dengan penyelesaian sengketa yang terjadi. Kedua adalah mengenai apakah putusan Pengadilan Tinggi nomor 02/Pdt/2014/PT.Bkl sudah mampu melindungi pelaku pengelola usaha pertambangan dalam hal akibat hukum seperti risiko, wanprestasi, dan keadaan memaksa di antara pemegang IUP, Perusahaan Jasa Pertambangan dan Investor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atas hasil analisa putusan. Dalam hal ini Segala materi perjanjian dalam KUH Perdata menjadi acuan utama dalam perjanjian kerja sama Pertambangan baik dari segi sahnya kontrak hingga syarat pembatalan kontrak secara sepihak, sementara untuk Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu masih kurang mencerminkan rasa keadilan disebabkan majelis hakim tidak memperhitungkan posisi dan kinerja Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan yang lemah dibandingkan dengan Pemegang IUP dan penanam modal.


Ketersediaan
109 HPE109 CUC pSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
109 CUC p
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2015
Deskripsi Fisik
ii, 190 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1133001165
Klasifikasi
109 CUC p
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Dian Sufiati (Pembimbing II)
Hendra Haryanto (Pembimbing I)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik