Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pencalonan Calon Legislatif DPR di Indonesia

Hukum Tata Negara

Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pencalonan Calon Legislatif DPR di Indonesia

Baladewa Mahesa Putra - Nama Orang;

Salah satu lembaga yang menarik dibahas yaitu Badan Legislatif. Legislatif adalah struktur politik yang berfungsi mewakili warga negara dalam proses pembuatan kebijakan negara. Anggotanya dianggap sebagai perwakilan rakyat, karena itulah lembaga legislatif sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah salah satu lembaga yang disebut secara eksplisit di dalam UUD NRI Tahun 1945 dan hanya fungsinya saja yang diterangkan secara tegas. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia disebut sebagai komisi negara independen (Independent regulary agencies) atau lembaga penunjang/bantu (state auxiliary agencies). Jenis penelitian adalah deskriptif analitis dan melakukan pendekatan yuridis normatif (legal research). Pada ketentuan tersebut, beberapa mantan terpidana kasus korupsi yang merasa dirugikan dan dibatasi haknya dengan disahkannya PKPU No. 20 Tahun 2018 tersebut. Para mantan terpidana kasus korupsi tersebut telah melakukan uji materiil (judicial review) kepada Mahkamah Agung, yang mana dalam judicial review tersebut, pada pokoknya Mahkamah Agung memutuskan PKPU No. 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Pemilu) yang berkedudukan lebih tinggi, dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018.


Ketersediaan
2033001085 HTN2033001085 HTNSkripsi (S1)Tersedia - E-Book
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
2033001085 HTN
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2024
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
NIM
2033001085
Klasifikasi
2033001085 HTN
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Parbuntian Sinaga (Pembimbing I)
Diah Turis Kaemirawati (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Repository Skripsi
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik