Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Analisis Putusan Nomor 200/2021/PT.TUN.Sby)

Hukum Tata Negara

Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Analisis Putusan Nomor 200/2021/PT.TUN.Sby)

Amir Fauzan - Nama Orang;

Pemerintah melakukan banyak usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, salah satunya dengan melakukan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang dilakukan instansi-instansi pemerintahan. Pengadaan yang menggunakan penyedia barang dan jasa baik sebagai badan usaha maupun perorangan, pada dasarnya dilakukan melalui pemilihan penyedia barang dan jasa dengan proses tender atau seleksi. Pokok Permasalahan tesis ini adalah, pertama, bagaimana penegakan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah? dan kedua, bagaimana Penyelesaian perkara di PTUN Surabaya Nomor 200/B/2021/PT.TUN.Sby di tinjau dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah? Penelitian hukum ini tergolong penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang menggali tentang Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus Putusan PTUN Surabaya Nomor: 200/B/2021/PT.TUN.Sby). Tindakan hukum dalam pengadaan barang/jasa, dengan merujuk pada teori kewenangan, berada pada ranah tindakan hukum publik sebab dasar kewenangan maupun pelaksanaannya berasal dari peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian agar dapat memahami penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa pemerintah di Pengadilan Tata Usaha Negara.


Ketersediaan
2019021077 HTN/T2019021077 HTN/TTesis (S2)Tersedia - E-Book
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
2019021077 HTN/T
Penerbit
Jakarta : Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2022
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
NIM
2019021077
Klasifikasi
2019021077 HTN/T
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Philips A. Kana (Pembimbing I)
Hartanto (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Repository Tesis
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik