Image of Efektivitas Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Hak Milik yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Hukum Pidana

Efektivitas Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Hak Milik yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Penyerobotan tanah akan merugikan pihak lain, sehingga pelakunya dapat ditindak dengan instrumen hukum pidana. Penyerobatan tanah dalam realitanya di Indonesia merupakan hal yang sulit dihindari apalagi di wilayah kota metropolitan, dimana tanah kosong semakin sulit ditemukan tetapi para pendatang semakin makin banyak berdatangan untuk mempertaruhkan nasib mereka meskipun tidak memiliki tempat tinggal yang jelas maupun sanak keluarga dan hal tersebutlah yang mendorong begitu banyaknya terjadi penyerobotan lahan negara maupun lahan yang dikuasai perorangan atau perusahaan. Rumusan Masalahnya adalah Bagaimana ratio decidendi yang dibuat hakim dalam membuat pertimbangan terhadap putusan perkara tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN.Sdr dan Putusan Nomor 05/Pid.C/2016/PN.BS? dan Bagaimana efektivitas pidana penyerobotan tanah yang dilakukan para pelaku pada Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN.Sdr dan Putusan Nomor 05/Pid.C/2016/PN.BS?. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ratio Decidendi yang dibuat hakim dalam membuat pertimbangan terhadap putusan perkara tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/Pn.Sdr Dan Putusan Nomor 05/Pid.C/2016/Pn.Bs Dalam kedua putusan yang dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa merupakan pokok atau alasan utama yang menjadi dasar keputusan ratio decidendi hakim dalam memutuskan kasus dan efektivitas pidana penyerobotan tanah yang dilakukan para pelaku, sebagaimana dijelaskan dalam Kedua putusan menunjukkan perhatian yang besar terhadap perlindungan hak pemilik sah tanah. Dalam menganalisis efektivitas pidana penyerobotan tanah, ditemukan bahwa sistem hukum harus terus berkembang untuk mengatasi tantangan dan kelemahan yang ada.

Ketersediaan
2020022052 HPI/T2020022052 HPI/TTesis (S2)Tersedia - E-Book
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
2020022052 HPI/T
Penerbit
Jakarta : Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana.,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
NIM
2020022052
Klasifikasi
2020022052 HPI/T
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Mardani (Pembimbing II)
Siswantari Pratiwi (Pembimbing I)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar