Image of Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Hukum Tata Negara

Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Guna menjaga kelestarian cagar budaya terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Meski demikian sejumlah persoalan terkait cagar budaya masih terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah permasalahan yang timbul bila muncul persengketaan yang berkaitan dengan cagar budaya di Indonesia dan bagaimanakah perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya berbasis partisipasi di Kota Metro? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dianalisis secara interpretatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, Perlindungan hukum dalam perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya amatlah penting karena menjadi basis pengaturan terkait pengelolaan cagar budaya dan aspek-aspek terkait. Pengaturan persmasalahan yang muncul dan penyelesaian sengketa terkait cagar budaya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sementara perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan digunakan untuk menyelesaiakan sengketa. Kedua, Perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya di Kota Metro telah berjalan baik dan sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Aspek partisipasi publik telah nampak dalam proses pelaksanaan dan pengambilan manfaat. Hal tersebut tumbuh seiring dengan komitmen dan peran pemerintah yang berdampak langsung pada meningkatnya kesadaran dan partisipasi stakeholders dalam perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya. Hal tersebut ditunjukan dengan kehadiran Tim Ahli Cagar Budaya, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait Cagar Budaya higga memasukan kurikulum lokal terkait sejarah dan Cagar Budaya dalam kurikulum Sekolah Dasar dan Menengah serta pemberian kompensasi pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada para pemilik cagar budaya.

Ketersediaan
20230214001 HTN/T20230214001 HTN/TTesis (S2)Tersedia - E-Book
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
20230214001 HTN/T
Penerbit
Jakarta : Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana.,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
NIM
20230214001
Klasifikasi
20230214001 HTN/T
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Siswantari Pratiwi (Pembimbing II)
Abdul Latif (Pembimbing I)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar