Tanggung Jawab Direksi Setelah Perseroan Memiliki Status Badan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 419/K/Pdt/1988)

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Tanggung Jawab Direksi Setelah Perseroan Memiliki Status Badan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 419/K/Pdt/1988)

Hukum Perdata

Tanggung Jawab Direksi Setelah Perseroan Memiliki Status Badan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Analisa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 419/K/Pdt/1988)

Fan Yosep Linton - Nama Orang;

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum memiliki tanggung jawab membatasi. Diakuinya Perseroan sebagai institusi berbadan hukum dalam undang-undang, menempatkan Perseroan sebagai subyek hukum sehingga dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dibuatnya. Salah satu organ penting dalam menjalankan kegiatan Perseroan adalah Direksi. Direksi diberikan kepercayaan oleh seluruh pemegang saham melalui mekanisme RUPS untuk menjadi organ Perseroan yang mengurus dan mengelola Perseroan.

Ketersediaan

210 HPE 210 LIN t Skripsi (S1) Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 210 LIN t
Penerbit: Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2016
Deskripsi Fisik: vii, 86 hlm
Bahasa: Indonesia
NIM: 1233001179
Klasifikasi: 210 LIN t
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Pembimbing: Retno Kus Setyowati (Pembimbing I)
Yessy Kusumadewi (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar