Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Suap Dalam Pembagian Bantuan Sosial Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.)

Hukum Pidana

Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Suap Dalam Pembagian Bantuan Sosial Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.)

Dody Ega Hermawan - Nama Orang;

Dalam ketentuan Pasal 418 KUHP dan Pasal 419 KUHP suap atau sogokan tidak perlu berupa uang, bisa berupa pemberian barang, atau perjanjian, misalnya untuk menonton, berpergian dengan gratis, akan diberikan suatu pekerjaan yang menguntungkan dan sebagainya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana suap bantuan sosial Covid-19 dalam Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana suap bantuan sosial Covid-19 dalam Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan “yuridis normatif” dan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban secara pidana dengan syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif yaitu berkaitan dengan subyeknya yakni cakap atau mampu bertanggung jawab atas apa yang diperbuat sedangkan syarat obyektif berkaitan dengan obyek atau perbuatan yang dilakukan apakah memenuhi unsur seperti ada kesalahan dan melawan hukum. Dan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana suap bantuan sosial Covid-19 dalam Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-Tpk/PN.Jkt.Pst. tidak mempertimbangkan atau tidak berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 05 Tahun 1973, Perihal agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya.


Ketersediaan
1201 HPI1201 HPISkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
1201 HPI
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2022
Deskripsi Fisik
viii, 96 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1833001008
Klasifikasi
1201 HPI
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Louisa Yesami Krisnalita (Pembimbing II)
Warasman Marbun (Pembimbing I)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik