Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Tinjauan Yuridis Implikasi Kewenangan UNHCR Dalam Menetapkan Status Pengungsi Kepada Imigran Ilegal Terhadap Kebijakan Keimigrasian Pemerintah Republik Indonesia

Hukum Tata Negara

Tinjauan Yuridis Implikasi Kewenangan UNHCR Dalam Menetapkan Status Pengungsi Kepada Imigran Ilegal Terhadap Kebijakan Keimigrasian Pemerintah Republik Indonesia

Bong Bong Prakoso Napitupulu - Nama Orang;

Keberadaan Pengungsi merupakan salah satu permasalahan besar yang sampai saat ini dihadapi oleh Pemerintah Indonesia. Walaupun Indonesia belum termasuk kedalam negara yang ikut meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi, namun Indonesia tetap mengakui dan menghormati keberadaan dari pengungsi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam membantu UNHCR untuk menetapkan status pengungsi di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 dan untuk mengetahui implikasi penetapan status pengungsi terhadap imigran ilegal yang dilakukan UNHCR terhadap kebijakan Keimigrasian Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi berwenang melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh WNA terhadap hukum keimigrasian yang berlaku di Indonesia, berwenang untuk melakukan pendataan dan pengawasan, berwenang untuk merumuskan kebijakan dibidang keimgrasian, berwemang menentukan kerjasama dengan UNHCR dan Indonesia telah membuat Kesepakatan Bersama dengan UNHCR tahun 1996 merupakan bentuk implikasi UNHCR dalam melaksanakan tugasnya dengan menjalankan tahapan-tahapan proses dalam menentukan status pengungsi bagi seorang WNA yang ada di wilayah Indonesia.


Ketersediaan
1249 HTN1249 HTNSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
1249 HTN
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2023
Deskripsi Fisik
viii, 102 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
2133006025
Klasifikasi
1249 HTN
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Hery Chariansyah (Pembimbing II)
Abdul Latif (Pembimbing I)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik