Image of Fungsi Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst)

Hukum Pidana

Fungsi Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst)

Pokok permasalahannya bagaimanakah pengaturan dan peranan alat bukti elektronik dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan bagaimanakah penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana korupsi. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan menggunakan bahan sekunder yaitu putusan nomor 55/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. Teori yang digunakan adalah teori kewenangan, teori keadilan, teori hukum pembuktian, teori pemidanaan, tindak pidana dan tindak pidana korupsi sedangkan konsepnya adalah pengertian dari bukti, alat bukti, alat bukti elektronik dan digital forensik. Hasil penelitian diperoleh jawaban pertama bahwa alat bukti elektronik diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 26A dan kedua alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana korupsi digunakan sebagai alat bukti petunjuk.

Ketersediaan
1333001153 HPI1333001153 HPISkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
1333001153 HPI
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.,
Deskripsi Fisik
viii, 127 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1333001153
Klasifikasi
1333001153 HPI
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Hartono Widodo (Pembimbing II)
Firman Wijaya (Pembimbing I)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar