Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Penutupan Tempat Usaha yang Melanggar Ketentuan (Analisis Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebayoran Lama Nomor 01 Tahun 2019)

Hukum Pidana

Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Penutupan Tempat Usaha yang Melanggar Ketentuan (Analisis Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebayoran Lama Nomor 01 Tahun 2019)

Diana Damanik - Nama Orang;

Peran dan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Upaya Penegakan Peraturan Daerah adalah melakukan Penegakan Peraturan Daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi Penyidik pegawai Negeri Sipil di daerah secara profesional dan akuntabel diperlukan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah yang memiliki integritas, kompetensi, obyektivitas dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa "Polisi Pamong Praja berwenang tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah, Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat, Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah, serta Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan atau peraturan Kepala Daerah. Beberapa koordinasi antara Anggota Polisi Dengan PPNS Satpol PP DKI Jakarta adalah Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja, serta Disiplin.


Ketersediaan
985 HPI985 HPISkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
985 HPI
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2022
Deskripsi Fisik
ix, 95 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1533001393
Klasifikasi
985 HPI
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Louisa Yesami Krisnalita (Pembimbing II)
Warasman Marbun (Pembimbing I)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Skripsi Diana Damanik
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik