Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Menurut UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Studi Kasus Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bekasi Periode Maret 2020 s/d Maret 2021)

Hukum Tata Negara

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Menurut UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Studi Kasus Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bekasi Periode Maret 2020 s/d Maret 2021)

Hanif Lutfiari Prasetyo - Nama Orang;

Pandemi merupakan suatu istilah yang digunakan ketika suatu wabah atau virus telah menyebar secara global. Itu artinya tidak terbatas pada satu negara saja tapi sudah mendunia. Wabah atau virus korona telah menyebabkan kerugian nyata di kalangan masyarakat dunia. Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah: Pertama, Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 menurut UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan? Kedua, Bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bekasi? Ketiga, Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penanganan Covid-19 dalam masyarakat? Metode penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertama bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah menurut UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah bertanggung jawab penanganan pandemi yang melanda kesehatan masyarakat dengan menerapkan Karantina Kesehatan atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kedua, tanggung jawab Pemerintah Kota Bekasi dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah menerbitkan Peraturan Daerah yang dapat meminimalisir penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bekasi. Ketiga, hambatan yang dihadapi pemerintah Kota Bekasi dalam menangani pandemi Covid-19 dan pelaksanaan karantina wilayah adalah meminimalisir perbedaan pendapat dalam masyarakat yang masih mudah terpengaruh dan dipengaruhi oleh berita-berita yang belum memiliki kepastian dalam pandemi Covid-19.


Ketersediaan
952 HTN952 PRA aSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
952 PRA a
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2022
Deskripsi Fisik
x, 80 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1733001189
Klasifikasi
952 PRA a
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Philips A. Kana (Pembimbing I)
Wisnu Nugraha (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik