Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 04/Pid.Sus/2011/PT.Bjm)

Hukum Pidana

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 04/Pid.Sus/2011/PT.Bjm)

Heru Nugroho - Nama Orang;

Korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangan saat ini masalah korupsi juga melibatkan korporasi. Salah satu kasus Korupsi yang dilakukan oleh korporasi adalah PT. Giri Jaladhi Wana sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kerugian negara yang terjadi. Skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dan bagaimanakah kajian hukum pidana dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi dalam analisa Putusan PT No. 04/Pid.Sus/2011/PT.Bjm ditinjau dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pengumpulan data dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Hasil penelitian, pertama bahwa korporasi yang dalam kegiatannya melakukan tindak pidana korupsi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, baik secara langsung maupun dibebankan kepada perorangan yang bertanggungjawab, serta dengan adanya pengakuan terhadap doktrin strict liability, vicarious liability, dan identifikasi, yang mana keseluruhannya memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Kedua, bahwa terhadap dakwaan primer, hasil analisa kasus berdasarkan fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa dakwaan kesatu primer terpenuhi sehingga digunakan UU korupsi untuk menjatuhkan pemidanaan.


Ketersediaan
069 HPI069 HEP pSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
069 HEP p
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2014
Deskripsi Fisik
vii, 131 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1033001054
Klasifikasi
069 HEP p
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Firman Wijaya (Pembimbing II)
Made Darma Weda (Pembimbing I)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik