Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Pertanggungjawaban Yuridis Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Bagi Pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel.)

Hukum Perdata

Pertanggungjawaban Yuridis Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Bagi Pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel.)

Dani Hotron Tampubolon - Nama Orang;

Skripsi ini mengangkat studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel dengan pokok permasalahan 1) Bagaimana tanggung jawab perusahaan atau korporasi sebagai subjek hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan milik PT. Waringin Agro Jaya? 2) Bagaimana peranan dan pertanggungjawaban Pemerintah dalam menegakkan sanksi bagi Perusahaan sehingga asas keadilan dapat diterapkan? 3) Bagaimana tanggung jawab Negara dalam melindungi lingkungan hidup dari pembakaran lahan yang terjadi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan milik PT. Waringin Agro Jaya? Dalam penelitian yang penulis lakukan, perbuatan PT. Waringin Agro Jaya, selain dikenakan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan lingkungan hidup, juga dimintakan pertanggungjawaban untuk dituntut sesuai dengan prinsip tanggung jawab mutlak yang dianut dalam UUPPLH, di mana tergugat wajib bertanggung jawab mutlak atas kerusakan lingkungan hidup oleh karena dampak yang diakibatkan dari usahanya dapat menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Salah satu bentuk penerapan asas tanggung jawab negara adalah Pemerintah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kapasitas Pemerintah sebagai Penggugat (persona standi in judictio) telah diakui secara tegas baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan lainnya. Negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.


Ketersediaan
942 HPE942 TAM pSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
942 TAM p
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2022
Deskripsi Fisik
xi, 97 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1533001359
Klasifikasi
942 TAM p
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Hartono Widodo (Pembimbing I)
Verawati Br. Tompul (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik