Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penjeratan Pidana Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Terlibat Dalam Pendanaan Terorisme (Studi Kasus Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt)

Hukum Pidana

Penjeratan Pidana Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Terlibat Dalam Pendanaan Terorisme (Studi Kasus Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt)

Adi Putra Manurung - Nama Orang;

Pembantuan dana yang diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada Terorisme, Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 5, “Pendanaan Terorisme Adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan Terorisme, organisasi teroris, atau teroris.” Dengan aturan tentang pendanaan Terorisme diharapkan memberikan masukan dan manfaat kepada masyarakat terkhusus Pegawai Negeri Sipil. Dalam penelitian penulis mengambil Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt. tentang pendanaan terorisme yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini terdapat 2 rumusan: 1) Bagaimana Kepolisian Republik Indonesia mengetahui telah terjadinya tindak pidana Pendanaan terorisme yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil? 2) Mengapa seorang Pegawai Negeri Sipil bisa terlibat dalam terorisme. Dalam Penelitian ini saya menggunakan metode penelitian normatif, yakni penelitian bersumber dari Perundang-Undangan tentang pendanaan terorisme, Putusan Pengadilan dan bahan-bahan hukum lainnya, dikaitkan pokok masalah, selanjutnya dengan penelitian kepustakaan serta analisis data yang bersifat kualitatif, dan penelitian ini mendapat hasil berupa kesimpulan atas rumusan masalah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang memuat penjelasan pendanaan terorisme dan hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut.


Ketersediaan
937 HPI937 MAN pSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
937 MAN p
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2021
Deskripsi Fisik
x, 112 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1633001126
Klasifikasi
937 MAN p
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Warasman Marbun (Pembimbing I)
Folman P. Ambarita (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik