Hukum Tata Negara

Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memutus Sengketa Kepegawaian Menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Analisis Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-Jkt)

---

Sengketa kepegawaian adalah sengketa yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian oleh badan/pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, atau pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara. Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah: Pertama, apa landasan hukum para pihak dalam sengketa kepegawaian pada putusan No. 147/G/2020/PTUN-Jkt? Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus objek sengketa kepegawaian pada putusan No. 147/G/2020/PTUN-Jkt? Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, pertama landasan hukum penggugat dalam mengajukan gugatan karena merasa dirugikan akibat dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian tidak hormat atas nama penggugat, dan tergugat menyatakan bahwa dalam penerbitan surat keputusan pemberhentian tidak hormat atas nama penggugat sudah sesuai dengan prosedur. Kedua, dalam pertimbangan hukum hakim menyatakan surat keputusan pemberhentian tidak hormat atas nama penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan AUPB. Sehingga majelis hakim menyatakan menolak gugatan penggugat.

---

Ketersediaan

926 HTN

926 ALK p

Skripsi (S1)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

926 ALK p

Penerbit

Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2021

Deskripsi Fisik

ix, 81 hlm

Bahasa

Indonesia

NIM

1733001094

Klasifikasi

926 ALK p

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Pembimbing

Philips A. Kana (Pembimbing I)
Wisnu Nugraha (Pembimbing II)

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar