Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Musyawarah untuk Mufakat Sebagai Salah Satu Cara Pengambilan Keputusan di Lembaga Majelis Permusyawaratan Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Hukum Tata Negara

Musyawarah untuk Mufakat Sebagai Salah Satu Cara Pengambilan Keputusan di Lembaga Majelis Permusyawaratan Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Gilang Pamungkas - Nama Orang;

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan Menteri adalah jabatan yang bersifat politis. Dengan kata lain, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kebijakan politik Presiden. Menteri melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang diusung oleh Presiden serta bertanggung jawab penuh kepada Presiden. Menteri memimpin Lembaga departemen dan non-departemen sesuai dengan nomenklatur yang disusun oleh Presiden. Jabatan Wakil Menteri diangkat dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi Kementerian Negara. Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimanakah kedudukan dan tanggung jawab Wakil Menteri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara? 2) Bagaimanakah hubungan antara Wakil Menteri dan Menteri dalam struktur organisasi Kementerian?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif di mana penelitian ini yang dititik beratkan pada norma-norma hukum yang terkait dengan penelitian. Jabatan Wakil Menteri harus merupakan suatu kebutuhan dalam meningkatkan efektivitas pekerjaan dalam Kementerian untuk mencapai tujuan keberhasilan di Kementerian, karena pada dasarnya Wakil Menteri merupakan salah satu unsur dalam Kementerian yang regulasinya telah diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden tentang Struktur Organisasi Kementerian.


Ketersediaan
924 HTN924 PAM mSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
924 PAM m
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2022
Deskripsi Fisik
ix, 83 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1633001129
Klasifikasi
924 PAM m
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Parbuntian Sinaga (Pembimbing I)
Wisnu Nugraha (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik