Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 3A/PI-Golkar/I/2016

Hukum Tata Negara

Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 3A/PI-Golkar/I/2016

Ikhwan Junaidi - Nama Orang;

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui kewenangan mahkamah partai dalam penyelesaian sengketa internal partai politik Indonesia khususnya Partai Golongan Karya dan untuk dapat mengetahui implikasi hukum putusan mahkamah partai dalam penyelesaian perselisihan partai golongan karya pada studi putusan mahkamah Partai Golkar Nomor 3A/PI-Golkar/1/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, berkesimpulan bahwa Kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian sengketa internal partai politik di Indonesia, diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang kemudian turut diperkuat dalam perkembangan yurisprudensi hakim, yakni pada putusan kasasi Mahkamah Agung No. 269 K/Pdt.Sus-Parpol/2012 dan putusan kasasi Mahkamah Agung No. 101 K/Pdt.Sus-Parpol/2014 . Serta dipertegas kewenangannya melalui SEwL\Nomor 04 Tahun 2003 dan SEMA Nomor 11 Tahun 2008. Akibat hukum dari sifat putusan mahkamah partai dalam penyelesaian sengketa internal partai politik di Indonesia dilaksanakan secara internal melalui mahkamah partai yang bersifat final dan mengikat, akan tetapi turut juga diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dengan putusannya yang bersifat pertama dan terakhir, dan hanya dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal tersebut mengakibatkan konfliknya yang dapat melemahkan eksistensi Mahkamah Partai untuk menjalankan kewenangannya


Ketersediaan
915 HTN915 JUN kSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
915 JUN k
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2019
Deskripsi Fisik
vi, 120 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1533001401
Klasifikasi
915 JUN k
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Philips A. Kana (Pembimbing I)
Wisnu Nugraha (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik