Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Glontor, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen)

Hukum Tata Negara

Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Glontor, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen)

Turino - Nama Orang;

BPD merupakan lembaga yang mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawasi penggunaan dana desa. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas kepada BPD untuk menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini: Pertama, Bagaimana pengaturan dan mekanisme pengawasan penggunaan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa? Kedua, Apa saja kendala yang dihadapi oleh BPD Desa Glontor, Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen dalam pelaksanaan fungsi pengawasan penggunaan dana desa? Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian diperoleh jawaban: Pertama, secara eksplisit pengaturan dan mekanisme pengawasan penggunaan dana desa yang dilakukan BPD mengacu pada Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; Kedua, Kendala yang dihadapi BPD Desa Glontor secara internal minimnya sumber daya manusia anggota BPD untuk melakukan tugasnya terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan pengawasan kurang maksimal dan rendahnya anggaran untuk kesejahteraan anggota BPD. Secara eksternal BPD belum memiliki sarana dan prasarana pendukung kerja di lingkungan Pemerintah Desa Glontor serta belum adanya pelatihan dan bimbingan dari Pemerintah Daerah terkait pengembangan pengetahuan fungsi pengawasan penggunaan dana desa sehingga pengawasan maupun monitoring belum maksimal


Ketersediaan
896 HTN896 TUR fSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
896 TUR f
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2021
Deskripsi Fisik
xi, 97 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1633001059
Klasifikasi
896 TUR f
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Philips A. Kana (Pembimbing I)
Parbuntian Sinaga (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik