Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan Atas Pembelian Apartemen Maha Karya Agung Putera Tangerang

Hukum Bisnis

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan Atas Pembelian Apartemen Maha Karya Agung Putera Tangerang

Nani Mulyani - Nama Orang;

Masih rendahnya komitmen sejumlah pengembang terhadap perjanjian menjadi salah satu penyebab banyaknya perusahaan properti yang tersangkut perkara niaga. Akibatnya seringkali timbul kekecewaan konsumen karena pengembang menunda proses serah terima unit apartemen meskipun telah melakukan pelunasan pembayaran sesuai yang telah diperjanjikan dalam Pengikatan Perjanjian Jual Beli. Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan banyaknya konsumen yang pada akhirnya memilih menyeret para pengembang yang ingkar janji atau wanprestasi itu ke pengadilan niaga melalui perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), bahkan ada yang langsung ke permohonan pailit. Hal ini seperti yang terjadi dalam perkara Pailit Nomor 159/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tujuan dari permasalahan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu alasan para kreditor mengajukan PKPU kepada PT. MAP, proses PKPU untuk kreditor konkuren dan perihal syarat utang dalam putusan kasus penelitian. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan data sekunder. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa tidak terealisasinya kewajiban PT. MAP menyerahkan unit rumah susun sebagai alasan diajukannya PKPU oleh para kreditor. Proses PKPU untuk kreditor konkuren tetap mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan undang-undang yaitu tahapan proses PKPU melalui 2 tahap yaitu PKPUS dan PKPUT. Dalam proses kasus ini keseluruhan jumlah waktu yang dibutuhkan yaitu 266 (dua ratus enam puluh enam) hari. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 228 ayat (6) UU KPKPU. Syarat konsep utang dalam putusan pailit ini didasari adanya hubungan hukum antara kreditor dan debitur yang termuat dalam klausul Pasal 5 PPJB. Ketidakmampuan PT. AMP memberikan janji serah terima karena janji itu mengikat dan dianggap sebagai kewajiban (utang).


Ketersediaan
1124 HBI/T1124 MUL pTesis (S2)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
1124 MUL p
Penerbit
Jakarta : Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2021
Deskripsi Fisik
xi, 136 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
2018021096
Klasifikasi
1124 MUL p
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Hartanto (Pembimbing I)
Lusia Indrastuti (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik